loading...

Teori Legitimasi


Teori Legitimasi

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Rosita Candra 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan.

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 2004). Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Gray et al (1996:46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004) berpendapat bahwa legistimasi merupakan : 

”…  ...a systems-oriented view of the organisation and society ...permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organisations, the State, individuals and groups”

Definisi tersebut mengatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Deegan, Robin dan Tobin (2000) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (congruent) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi.

Carroll dan Bucholtz (2003) menyatakan perkembangan tingkat kesadaraan dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa legitimasi perusahaan dimata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam bebisinis (business ethic integrity) serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan (social responsibility). Wibisono (2007) menyatakan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (social responsibility) memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan.

Legitimasi  masyarakat  merupakan  faktor  strategis  bagi perusahaan  dalam  rangka  mengembangkan  perusahaan  kedepan. Hal  itu  dapat  dijadikan  sebagai  wahana  untuk  mengonstruksi strategi  perusahaan,  terutama  terkait  dengan  upaya  memposisikan diri  ditengah  lingkungan  masyarakat  yang  semakin  maju  (Nor Hadi. 2011:87). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang  diinginkan  atau  dicari  perusahaan  dari  masyarakat.  Dengan demikian,  legitimasi  merupakan  manfaat  atau  sumber  daya potensial  bagi  perusahaan  untuk  bertahan  hidup  (going  concern) (O’Donovan, dalam Nor Hadi. 2011:87).

Gray  et.al  (1996)  dalam  Nor  Hadi  (2011:88)  berpendapat bahwa  legitimasi  merupakan  “…..a  system-oriented  view  of organization and society ….permits us to focus on the role of information  and  disclosure  in  the  relationship  between organisations,  the  state,  individuals  and  goup”. Definisi tersebut mengisyaratkan,  bahwa  legitimasi  merupakan  sistem  pengelolaan perusahaan  yang  berorientasi  pada  keberpihakan  terhadap masyarakat  (society),  pemerintah,  individu,  dan  kelompok masyarakat.  Untuk  itu,  sebagai  suatu  sistem  yang  mengedepankan keberpihakan  kepada  society,  operasi  perusahaan  harus  kongruen dengan harapan masyarakat.

Lindblom (1994) dalam Achmad (2007) menyatakan bahwa suatu  organisasi  mungkin  menerapkan  empat  strategi  legitimasi ketika  menghadapi  berbagai  ancaman  legitimasi.  Oleh  karena  itu, untuk  menghadapi  kegagalan  kinerja  perusahaan  (seperti kecelakaan yang serius atau skandal keuangan organisasi mungkin:
1)         Mencoba  untuk  mendidik  stakeholdernya  tentang  tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
2)         Mencoba untuk merubah persepsi  stakeholder terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja aktual organisasi).
3)         Mengalihkan  (memanipulasi)  perhatian  dari  masalah  yang menjadi  perhatian  (mengkonsentrasikan  terhadap  beberapa aktivitas  positif  yang  tidak  berhubungan  dengan  kegagalan  - kegagalan).
4)         Mencoba  untuk  merubah  ekspektasi  eksternal  tentang kinerjanya.

Teori legitimasi dalam bentuk umum memberikan pandangan yang  penting  terhadap  praktek  pengungkapan  sosial  perusahaan. Kebanyakan  inisiatif  utama  pengungkapan  sosial  perusahaan  bisa ditelusuri  pada  satu  atau  lebih  strategi  legitimasi  yang  disarankan oleh  Lindblom.  Sebagai  missal,  kecenderungan  umum  bagi pengungkapan  sosial  perusahaan  untuk  menekankan  pada  poin positif bagi perilaku organisasi dibandingkan dengan  elemen  yang negatif.


Teori  legitimasi  merupakan  perspektif  teori  yang  berada  dalam  kerangka teori  ekonomi  politik  (Gray,  Kouhy  dan  Lavers;  1994).  Meyer  dan  Scott  dalam Nugroho  (2009)  menggambarkan  legitimasi  sebagai  akar  dari  kesesuaian  antara organisasi  dengan  lingkungan  budayanya.  Legitimasi  dapat  dianggap  sebagai menyamakan  persepsi  atau  asumsi  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem  norma,  nilai,  kepercayaan  dan  definisi  yang  dikembangkan  secara  sosial (Suchman,1995). 


Legitimasi  diberikan  oleh  pihak-pihak  di  luar  perusahaan,  namun legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri (Ashforth dan Gibbs, 1990; Buhr, 1998; Dowling dan Pfeffer, 1975; Elsbach, 1994; Elsbach dan Sutton, 1992; O‟Donnovan, 2002; Pfeffer dan Salancik, 1978; Woodward et al., 1996). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi di dalam nilai dan norma  sosial  menjadi  suatu  motivasi  bagi  perubahan  organisasi  dan  juga  suatu sumber tekanan bagi legitimasi organisasi (O‟Donnovan, 2002).

Oleh  karena  itu,  perusahaan  harus  melakukan  identifikasi  atas stakeholders,  di  mana  pihak  yang  memiliki  pengaruh  lebih  besar  dapat mengganggu  kelangsungan  hidup  perusahaan  jika  harapannya  tidak  terpenuhi, maka  pengungkapan  akan  dilakukan  berdasarkan  harapan  stakeholders  tersebut.

Namun,  ketika  terjadi  ketidakselarasan  antara  aktivitas  perusahaan  dengan harapan  stakeholder,  maka  akan  terjadi  legitimacy  gap.  Neu  et  al.  (1998) berpendapat  bahwa  untuk  mengurangi  legitimacy  gap,  perusahaan  harus mengidentifikasi aktivitas  yang  ada  di  bawah kendalinya  dan  mengidentifikasi publik  yang  memiliki  power  sehingga  mampu  memberikan  legitimasi  kepada
perusahaan. Hal ini membuat  perusahaan  harus  tahu  bagaimana  menanggapi
berbagai  kelompok  kepentingan  untuk  melegitimasi  tindakan  perusahaan  (Tilt, 1994,dalam Haniffa et al, 2005).

Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup O‟Donovan (2002). Lebih lanjut,
legitimasi  merupakan  proses  bagaimana  suatu  entitas  pelapor  berusaha memperoleh, menjaga atau memelihara, dan memperbaiki legitimasi organisasi di mata para stakeholder-nya (Ashforth and Gibbs, 1990; Lindblom, 1994; Suchman, 1995; Brown and Deegan, 1998). 

Manajemen  legitimasi  bergantung  pada  komunikasi  antara  entitas pelaporan  dan  stakeholder  (Samkin  dan  Schneifer,  2010).  Komunikasi  ini  dapat melebar  dari  cara  tradisional  dengan  menyertakan  tindakan  sarat  makna  dan tampilan  non-verbal  (Suchman,  1995).  Ketika  melakukan  proses  legitimasi, penggunaan strategi pengungkapan membentuk opini atau apa yang dirasakan dan dipikirkan  oleh  stakeholder  tentang  entitas  pelapor  (Dowling  and  Pfeffer,  1975; Ashforth and Gibbs, 1990; Lindblom, 1994; Suchman, 1995; Brown and Deegan, 1998; Ogden and Clarke, 2005). 

Dengan  kata  lain,  komunikasi  menjadi  jalur  penting  untuk  memperoleh legitimasi  dari  pihak  yang  diharapkan  perusahaan.  Hal  ini  dipertegas  oleh Lindblom  (1994,  disebutkan  dalam  Gray  et  al.,  1996)  dalam  Moir  (2001) berpendapat bahwa  organisasi  dapat  menggunakan  empat  strategi  legitimasi ketika organisasi menemui ancaman legitimasi, yaitu dengan : 
1.         Meyakinkan stakeholder melalui edukasi dan informasi mengenai  kesesuaian tindakan organisasi daripada mengubah tindakan atau kebijakan yang telah diambilnya atau dapat dilakukan pula dengan menjustifikasi para stakeholder  tentang  tujuan  atau  maksud  organisasi  untuk  meningkatkan kinerjanya melalui perubahan organisasi
2.         Mengubah persepsi organisasi, tanpa mengubah kinerja aktual organisasi
3.         Mengalihkan perhatian dari isu-isu penting  ke  isu-isu  lain  yang berhubungan lewat pendekatan  emotive  symbols  untuk  memanipulasi persepsi stakeholder
4.         Mengubah ekspektasi eksternal tentang kinerja organisasi

Keempat  strategi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengungkapkan informasi perusahaan kepada publik, seperti pengungkapan dalam  annual report.

Perusahaan dapat megungkapkan informasi-informasi  yang  dapat  memperkuat legitimasinya, misalnya dengan menyebutkan penghargaan–penghargaan lingkungan  yang  pernah  diraih  atau  program-program  keselamatan  yang  telah diterapkan  perusahaan  jika  mereka  ingin  mendapat  legitimasi  dari  stakeholder pemerhati lingkungan ataupun karyawan. Langkah yang sama juga dilakukan jika perusahaan  ingin  mendapat  legitimasi  dari  pemegang  saham.  Hal tersebut dilakukan dengan mengungkapkan keunggulan saham  perusahaan, prospek, laba dan sebagainya. Melalui  pengungkapan,  perusahaan  juga  dapat  mengklarifikasi atau bahkan membantah berita-berita negatif yang mungkin muncul di media.

Meskipun  demikian,  tujuan  akhir  dari  pemerolehan  legitimasi  tidak  lain adalah untuk menunjang tujuan utama  perusahaan  dalam  usaha  mendapatkan
profit  maksimum.   Lebih  lanjut,  legitimasi  ini  akan  meningkatkan  reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut.

Author:

Belajarlah dan berusahalah selagi mampu, jika tidak hanya akan tersisa penyesalan yang tak akan memberikan apapun... Website : www.e-akuntansi.com

Loading...

loading...