Tax Planning (Perencanaan Pajak)

By Nur Fadhila Amri, SE., Ak., M.Si Last updated 18 Mei 2024 3,708

Tax Planning

Umumnya perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal (PBS, 2013).

Perencanaan pajak atau tax planning adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menyusun strategi keuangan guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Hal ini dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dlakukan, pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (PBS, 2013).

Untuk dapat meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful) seperti tax avoidance dan tax evasion. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya (PBS, 2013).

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus (PBS, 2013) ;

Tidak melanggar ketentuan perpajakan,
Secara bisnis masuk akal, dan
Bukti – bukti pendukungnya memadai.

Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk:

Mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
Meningkatkan efisiensi keuangan dengan cara mengoptimalkan penggunaan dana pajak.
Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perpajakan.
Menghindari sanksi dan denda pajak yang timbul akibat kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Inti Tujuannya adalah mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya akan membantu cash flow perusahaan.

Menurut Erly Suandy, setidak-tidaknya terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak :

Tidak melanggar ketentuan perpajakan
Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari global strategy perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Bukti – bukti pendukungnya memadai, contoh : agreement, invoice, accounting treatment.

Dalam menyusun tax planning yang tidak melanggar aturan pajak, paling tidak ada lima persyaratan yang harus dipenuhi :

Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait.
Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning.
Harus dipahami karakkter usaha WP.
Memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur tax planning.
Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai, seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya.

Tahapan dalam membuat perencanaan pajak :

Membuat perencanaan pajak yang efektif merupakan langkah penting bagi setiap wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak yang perlu dipahami:

Menganalisis informasi yang ada

Tahap awal dalam perencanaan pajak adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan dengan situasi keuangan dan pajak wajib pajak. Informasi ini dapat meliputi:

Data keuangan: Laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan data keuangan lainnya yang terkait dengan penghasilan, biaya, dan aset wajib pajak.
Informasi perpajakan: Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, peraturan perpajakan terbaru, dan informasi tentang tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak.
Data lainnya: Data industri, tren ekonomi, dan informasi lain yang dapat memengaruhi kewajiban pajak wajib pajak.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak

Setelah mengumpulkan dan menganalisis informasi, langkah selanjutnya adalah membuat model atau simulasi untuk memproyeksikan kemungkinan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Model ini dapat dibuat dengan menggunakan berbagai metode, seperti:

Metode perhitungan manual: Menghitung pajak secara manual berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
Software perencanaan pajak: Menggunakan software khusus untuk membantu menghitung dan menganalisis beban pajak.
Bantuan konsultan pajak: Berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional untuk mendapatkan bantuan dalam membuat model perencanaan pajak.

3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Setelah model perencanaan pajak dibuat, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara:

Membandingkan proyeksi pajak dengan pajak yang sebenarnya dibayarkan.
Menganalisis dampak dari strategi perencanaan pajak yang diterapkan.
Menilai apakah strategi perencanaan pajak masih sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Berdasarkan hasil evaluasi, langkah selanjutnya adalah mencari kelemahan atau kekurangan dalam rencana perencanaan pajak yang telah dibuat.

Tax Planning Dibagi menjadi :

Perencanaan pajak domestic (domestic tax planning)—consider UU Domestik only
Perencanaan pajak internasional (International tax planning)—UU Domestik dan Peraturan pajak internasional (contoh: tax treaty)

Beberapa contoh tax planning :

Berikut adalah beberapa contoh tax planning yang umum dilakukan oleh wajib pajak:

Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang diperkenankan.

Undang-undang perpajakan sering kali menyediakan berbagai pengecualian dan potongan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak.

Contohnya:

Pengecualian penghasilan tidak kena pajak (PTKP): Setiap wajib pajak berhak atas PTKP yang berbeda-beda berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungannya.
Potongan pajak atas penghasilan karyawan (PPh Pasal 21): Karyawan dapat memperoleh potongan pajak atas penghasilannya, seperti potongan untuk tunjangan istri/suami, anak, orang tua, dan iuran BPJS Kesehatan.
Potongan pajak atas penghasilan usaha (PPh Pasal 25/29): Pengusaha dapat memperoleh potongan pajak atas penghasilan usahanya, seperti biaya depresiasi, biaya amortisasi, dan biaya penelitian dan pengembangan.

Wajib pajak perlu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan pajak yang tersedia agar dapat memanfaatkannya secara optimal untuk mengurangi beban pajak.

2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat.

Bentuk badan usaha yang dipilih oleh wajib pajak dapat memengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan.

Contohnya:

Perusahaan Perorangan (PP): PP dikenakan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) atas keuntungannya. Tarif PPh OP umumnya lebih tinggi daripada tarif PPh Badan.
Perseroan Terbatas (PT): PT dikenakan pajak penghasilan badan (PPh Badan) atas keuntungannya. Tarif PPh Badan umumnya lebih rendah daripada tarif PPh OP.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): UMKM dapat memperoleh berbagai insentif pajak, seperti tarif PPh Badan yang rendah dan pembebasan pajak penghasilan daerah (PPD).

Wajib pajak perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti struktur kepemilikan, jenis usaha, dan rencana jangka panjang, dalam memilih bentuk badan usaha yang tepat untuk meminimalkan beban pajak.

3. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi kategori pendapatan yang tarifnya tinggi.

Strategi ini bertujuan untuk menunda pembayaran pajak dengan cara menyebarkan penghasilan yang tinggi ke beberapa tahun pajak.

Contohnya:

Menunda pembayaran bonus: Jika memungkinkan, wajib pajak dapat meminta perusahaan untuk menunda pembayaran bonusnya hingga tahun pajak berikutnya.
Menjual aset secara bertahap: Jika memiliki aset yang nilainya tinggi, wajib pajak dapat menjualnya secara bertahap dalam beberapa tahun pajak untuk menghindari kenaikan tarif pajak.

Strategi ini perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar peraturan perpajakan dan tidak merugikan wajib pajak.

Manfaat Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang efektif dapat memberikan beberapa manfaat bagi wajib pajak, antara lain:

Meningkatkan keuntungan perusahaan atau individu.
Meningkatkan arus kas perusahaan atau individu.
Meningkatkan daya saing perusahaan dalam bisnis.
Memberikan ketenangan bagi wajib pajak karena telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Prinsip-prinsip Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang baik harus didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

Legalitas: Perencanaan pajak harus dilakukan dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Efisiensi: Perencanaan pajak harus dilakukan dengan cara yang efisien dan tidak menimbulkan biaya yang berlebihan.
Efektivitas: Perencanaan pajak harus dilakukan dengan cara yang efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
Kepatuhan: Perencanaan pajak harus dilakukan dengan cara yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keadilan: Perencanaan pajak harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan kepentingan pihak lain.

Langkah-langkah Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang efektif merupakan langkah penting bagi setiap wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun perencanaan pajak yang efektif:

Mengidentifikasi tujuan perencanaan pajak.

Langkah pertama dalam perencanaan pajak adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berbeda-beda bagi setiap wajib pajak, tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing.

Beberapa contoh tujuan perencanaan pajak yang umum adalah:

Mengurangi beban pajak: Tujuan ini dapat dicapai dengan mencari cara untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan, seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan pajak, memilih bentuk badan usaha yang tepat, dan menerapkan strategi penundaan pajak.
Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan: Tujuan ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat waktu.
Meningkatkan efisiensi keuangan: Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan dana pajak secara optimal dan menghindari pemborosan.
Meningkatkan daya saing: Tujuan ini dapat dicapai dengan menggunakan perencanaan pajak untuk mendapatkan keuntungan kompetitif di pasar.

2. Menganalisis kondisi keuangan dan pajak wajib pajak.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis kondisi keuangan dan pajak wajib pajak.

Analisis ini meliputi:

Data keuangan: Laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan data keuangan lainnya yang terkait dengan penghasilan, biaya, dan aset wajib pajak.
Informasi perpajakan: Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, peraturan perpajakan terbaru, dan informasi tentang tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak.
Data lainnya: Data industri, tren ekonomi, dan informasi lain yang dapat memengaruhi kewajiban pajak wajib pajak.

Dengan menganalisis kondisi keuangan dan pajak, wajib pajak dapat memahami dengan jelas situasinya dan menentukan strategi perencanaan pajak yang tepat.

3. Menentukan strategi perencanaan pajak yang tepat.

Setelah menganalisis kondisi keuangan dan pajak, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi perencanaan pajak yang tepat.

Strategi ini harus sesuai dengan tujuan perencanaan pajak yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:

Jenis usaha: Strategi perencanaan pajak untuk perusahaan berbeda dengan strategi perencanaan pajak untuk individu.
Struktur keuangan: Strategi perencanaan pajak untuk perusahaan dengan struktur keuangan yang kompleks mungkin berbeda dengan strategi perencanaan pajak untuk perusahaan dengan struktur keuangan yang sederhana.
Risiko pajak: Strategi perencanaan pajak harus mempertimbangkan risiko pajak yang mungkin timbul.

Wajib pajak dapat menggunakan berbagai metode untuk menentukan strategi perencanaan pajak yang tepat, seperti:

Membaca buku dan artikel tentang perencanaan pajak.
Mengikuti seminar dan workshop tentang perencanaan pajak.
Berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional.

4. Melaksanakan strategi perencanaan pajak.

Setelah menentukan strategi perencanaan pajak yang tepat, langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi tersebut. Pelaksanaan strategi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat untuk memastikan bahwa strategi tersebut efektif dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat melaksanakan strategi perencanaan pajak sendiri atau dengan bantuan konsultan pajak profesional.

5. Memantau dan mengevaluasi efektivitas perencanaan pajak.

Langkah terakhir dalam perencanaan pajak adalah memantau dan mengevaluasi efektivitas perencanaan pajak yang telah dilaksanakan.

Pemantauan dan evaluasi ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi perencanaan pajak masih efektif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berubah.

Wajib pajak dapat memantau dan mengevaluasi efektivitas perencanaan pajak dengan cara:

Membandingkan proyeksi pajak dengan pajak yang sebenarnya dibayarkan.
Menganalisis dampak dari strategi perencanaan pajak yang diterapkan.
Menilai apakah strategi perencanaan pajak masih sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.

Tips Melakukan Perencanaan Pajak

Berikut beberapa tips untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif:

Konsultasikan dengan konsultan pajak yang terpercaya.
Gunakan software perencanaan pajak yang dapat membantu Anda dalam menghitung dan menganalisis beban pajak.
Selalu update dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terbaru.
Simpanlah dokumen-dokumen penting yang terkait dengan pajak dengan rapi.
Laporkan penghasilan dan bayar pajak tepat waktu.

Jenis-jenis perencanaan pajak:

Perencanaan pajak yang efektif melibatkan strategi untuk meminimalkan beban pajak secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah beberapa jenis perencanaan pajak yang umum dilakukan oleh wajib pajak:

1. Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh)

Perencanaan pajak penghasilan berfokus pada strategi untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan atas penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha.

Strategi yang umum digunakan dalam perencanaan pajak penghasilan antara lain:

Memanfaatkan pengecualian dan potongan pajak: Wajib pajak dapat memanfaatkan berbagai pengecualian dan potongan pajak yang disediakan oleh undang-undang perpajakan, seperti PTKP, potongan untuk tunjangan istri/suami, anak, orang tua, dan iuran BPJS Kesehatan.
Memilih metode penghitungan pajak yang tepat: Wajib pajak dapat memilih metode penghitungan pajak yang paling menguntungkan, seperti metode final atau metode non-final.
Menunda pengakuan pendapatan: Wajib pajak dapat menunda pengakuan pendapatan untuk menunda pembayaran pajak.
Mempercepat pengakuan biaya: Wajib pajak dapat mempercepat pengakuan biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak.

2. Perencanaan Pajak Badan (PPh Badan)

Perencanaan pajak badan berfokus pada strategi untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh badan usaha.

Strategi yang umum digunakan dalam perencanaan pajak badan antara lain:

Memilih bentuk badan usaha yang tepat: Bentuk badan usaha yang dipilih, seperti PT, CV, atau firma, dapat memengaruhi beban pajak yang harus dibayarkan.
Memanfaatkan tarif pajak badan yang lebih rendah: Badan usaha dengan omzet tertentu dapat memanfaatkan tarif pajak badan yang lebih rendah.
Memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak: Badan usaha di bidang tertentu dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak.
Melakukan investasi yang memberikan insentif pajak: Badan usaha dapat melakukan investasi yang memberikan insentif pajak, seperti investasi di bidang penelitian dan pengembangan.

3. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perencanaan pajak PPN berfokus pada strategi untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan atas transaksi jual beli barang dan jasa.

Strategi yang umum digunakan dalam perencanaan pajak PPN antara lain:

Memanfaatkan mekanisme PPN masukan dan PPN keluaran: Wajib pajak dapat memanfaatkan mekanisme PPN masukan dan PPN keluaran untuk menghitung PPN yang harus dibayarkan.
Memilih metode pemungutan PPN yang tepat: Wajib pajak dapat memilih metode pemungutan PPN yang paling menguntungkan, seperti metode faktur atau metode non-faktur.
Memanfaatkan fasilitas pembebasan dan pengembalian PPN: Wajib pajak tertentu dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dan pengembalian PPN.

4. Perencanaan Pajak Daerah

Perencanaan pajak daerah berfokus pada strategi untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Strategi yang umum digunakan dalam perencanaan pajak daerah antara lain:

Mematuhi peraturan perpajakan daerah: Wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan daerah yang berlaku di wilayahnya.
Memanfaatkan insentif pajak daerah: Pemerintah daerah sering kali memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi dan kegiatan ekonomi di wilayahnya.
Menghitung dan membayar pajak daerah dengan tepat waktu: Wajib pajak harus menghitung dan membayar pajak daerah dengan tepat waktu untuk menghindari sanksi.

Metode-metode perencanaan pajak:

Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam melakukan perencanaan pajak, antara lain penundaan pajak, pengurangan penghasilan kena pajak, dan pemanfaatan insentif pajak.

Kasus-kasus perencanaan pajak:

Perencanaan pajak yang efektif dapat membantu wajib pajak meminimalkan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Berikut adalah beberapa contoh kasus menarik dalam perencanaan pajak yang dapat kita pelajari:

1. Kasus Perencanaan Pajak Penghasilan bagi Karyawan

Situasi: Seorang karyawan menerima penghasilan dari gajinya, bonus, dan tunjangan lainnya. Karyawan ingin meminimalkan beban pajak penghasilannya.

Strategi:

Karyawan dapat memanfaatkan pengecualian dan potongan pajak yang tersedia, seperti PTKP, potongan untuk tunjangan istri/suami, anak, orang tua, dan iuran BPJS Kesehatan.
Karyawan dapat memilih metode penghitungan pajak yang paling menguntungkan, seperti metode final atau metode non-final.
Karyawan dapat menunda pengakuan pendapatan dari bonus dengan meminta perusahaan untuk menunda pembayarannya hingga tahun pajak berikutnya.
Karyawan dapat mengikuti program pensiun yang disediakan oleh perusahaan untuk mendapatkan manfaat pajak.

Hasil: Dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang tepat, karyawan dapat meminimalkan beban pajak penghasilannya dan meningkatkan take-home pay-nya.

2. Kasus Perencanaan Pajak Badan bagi Perusahaan

Situasi: Sebuah perusahaan ingin meminimalkan beban pajak badannya dan meningkatkan profitabilitasnya.

Strategi:

Perusahaan dapat memilih bentuk badan usaha yang tepat, seperti PT, CV, atau firma, untuk mendapatkan tarif pajak yang paling menguntungkan.
Perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan pajak yang tersedia untuk bidang usaha tertentu.
Perusahaan dapat melakukan investasi yang memberikan insentif pajak, seperti investasi di bidang penelitian dan pengembangan.
Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, seperti biaya depresiasi, biaya amortisasi, dan biaya penelitian dan pengembangan.

Hasil: Dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak badannya, meningkatkan profitabilitasnya, dan menjadi lebih kompetitif di pasar.

3. Kasus Perencanaan Pajak PPN bagi Pengusaha

Situasi: Seorang pengusaha ingin meminimalkan beban pajak PPN atas transaksi jual beli barang dan jasanya.

Strategi:

Pengusaha dapat memanfaatkan mekanisme PPN masukan dan PPN keluaran dengan tepat untuk menghitung PPN yang harus dibayarkan.
Pengusaha dapat memilih metode pemungutan PPN yang paling menguntungkan, seperti metode faktur atau metode non-faktur.
Pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dan pengembalian PPN yang tersedia untuk jenis usaha tertentu.
Pengusaha dapat melakukan pencatatan dan pelaporan PPN dengan benar dan tepat waktu untuk menghindari sanksi.

Hasil: Dengan menerapkan strategi perencanaan pajak PPN yang tepat, pengusaha dapat meminimalkan beban pajak PPNnya, meningkatkan efisiensi usahanya, dan menjadi lebih kompetitif di pasar.

Perkembangan terbaru dalam perpajakan:

Penting untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam perpajakan, seperti perubahan peraturan perundang-undangan, penerapan kebijakan baru, dan temuan kasus-kasus perpajakan.

Perencanaan pajak merupakan hal yang penting bagi setiap wajib pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif, wajib pajak dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, meningkatkan efisiensi keuangan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.